Banyuwangi, detiknusantaraNET – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Banyuwangi menyebutkan bahwa jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Bumi Blambangan cukup banyak. Diperkirakan dua hingga tiga kali lipat lebih banyak dari yang PMI resmi atau legal.
Kepala BP2MI Banyuwangi, Muhamad Iqbal mengatakan jika kabupaten yang identik dengan tarian Gandrung saat ini menempati posisi ke lima di Jawa timur dalam urusan mengirim warganya untuk bekerja ke luar negeri.
Dari tahun ke tahun sebelum pandemi angka pekerja migran terus mengalami peningkatan. Tahun 2017 sebanyak 7.612, tahun 2018 sebanyak 8.726 orang, tahun 2019 sebanyak 8.773 orang.
Pasca pendemi menurun diangka 3 ribu hingga 4 ribu orang pertahunnya.
“Berbicara yang unprosedural itu diperkirakan mencapai dua hingga tiga kali lipat jumlah PMI yang teregister atau legal,” kata Iqbal.
Padahal nasib pekerja migran unprosedural, minim perlindungan hukum dan rentan terjadi tindakan yang membahayakan PMI itu sendiri.
Diantaranya kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, penghentian hubungan kerja sepihak, bahkan diperjual belikan yang mengarah pada perbudakan.
Iqbal menyebut, tidak bisa dipungkiri jika minat warga Banyuwangi untuk bekerja diluar negeri cukup tinggi. Salah satu penyebab utamanya yakni migrasi tradisional.
“Turun – temurun, bapaknya di luar negeri anaknya ingin ikut, ibunya di Hongkong anaknya ingin ke Taiwan dan lain sebagainya,” ujar dia.
Banyak calon PMI yang kemudian memilih lewat jalur gelap lantaran dinilai lebih murah dan instan. Diindikasikan juga ada sindikat yang memang sengaja menghasut agar calon PMI lebih memilih jalur ilegal.
“Padahal hal itu justru membahayakan PMI itu sendiri. Bila berangkat secara legal atau resmi sudah terdata mulai dari nama, alamat, pekerjaan hingga perolehan gaji dari majikan atau perusahaan. Dengan demikian, negara lebih mudah memantau kondisi PMI di luar negeri termasuk persoalan yang mereka hadapi,” pungkas pria alumni UII Yogyakarta tersebut.
Menyikapi hal demikian, BP2MI juga tidak tinggal diam. BP2MI terus berupaya untuk bersinergi dengan seluruh stakrholder termasuk diantaranya desa, melalui program sosialisasi yang sentuhannya kepada pemerintah desa.
“Pemerintah desa adalah yang paling dekat dengan calon PMI karena proses keberangkatan mereka dimulai dari desa melalui pengurusan dokumen diri dan seterusnya, sehingga verifikasi, pemantauan petugas rekrut ataupun keberangkatan kami berharap pemdes benar-benar terlibat didalamnya,” tandasnya. (Beben)
