Probolinggo, detiknusantaraNET – Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan banyaknya laporan penyelewengan bantuan sosial yang masuk ke Kementerian Sosial.
“Aduh banyak sekali. Itu tadi tingginya sampai 1 meter itu. Dulu ndak sebesar itu. Sekarang banyak sekali. Bahkan ada lah seratus lebih lah seratus. Jadi ada yang sudah melampirkan data-datanya,” ujar Risma di Kantor Kemensos, Jln Salemba Raya, Selasa (24/8/2021).
Dari sekian laporan yang masuk ke kementerian sosial salah satunya dari DPD LSM LIRA Kabupaten Probolinggo yang saat ini mengawal kasus dugaan pungli PKH di desa Randuputih Dringu, Sehingga ibu menteri menugaskan beberapa stafnya untuk turun langsung menemui beberapa warga Randuputih yang menjadi korban atas kasus tersebut. Bahkan setelah selesai menemui pihak korban di desa Randuputih, rombongan kementerian sosial dari Jakarta tersebut langsung menemui Bupati LSM LIRA Probolinggo di kantornya untuk Berkordinasi terkait kasus Randuputih tersebut dan kasus-kasus bansos lainnya yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.
Bupati LSM LIRA Probolinggo Samsudin, SH Mengatakan “Saya sangat mengapresiasi ibu menteri sosial (Tri Rismaharini) yang memberikan antusiasme dengan memerintahkan jajarannya untuk turun langsung ke masyarakat Randuputih yang menjadi korban dugaan pemotongan dana PKH yang saat ini kasusnya di tangani oleh Polres Probolinggo, saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan kementerian sosial yang sudah datang ke kantor DPD LSM LIRA kabupaten Probolinggo untuk berkordinasi terkait kasus tersebut yang kebetulan di kawal oleh tim investigasi DPD LSM LIRA Kabupaten Probolinggo”, Kata Cak Sam panggilan akrabnya.
Lanjut Samsudin, “kasus di Randuputih ini hanya 1 dari beberapa kasus-kasus yang serupa (Pungli Bansos) yang sudah lembaga kami bongkar di Kabupaten Probolinggo, dan kedepannya kami berharap agar kementerian sosial bisa kordinasi lebih baik lagi karena dugaan kami kasus seperti yang di Randuputih ini hampir terjadi pada semua desa di Kabupaten Probolinggo. Jika kementerian sosial berkenan dan mau akan kami kirimkan data dan bukti-bukti nya terkait permasalahan bansos yang kami duga sudah terstruktur, sistematis, dan masif di Kabupaten Probolinggo ini.
Permasalahan bansos yang sangat kompleks itu terjadi karena tidak lepas dari peran Bupati Probolinggo dan Suaminya (Hasan Aminuddin) yang saat ini sudah di tetapkan tersangka oleh KPK dengan 3 kasus yang menjerat mereka yaitu Jual beli jabatan, gratifikasi, dan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)”, Kata Pria Pegiat Antikorupsi tersebut.(SR)
