JAKARTA – Energi panas bumi harus menjadi sumber daya alam yang menjadi prioritas pembangunan untuk mengejar cita-cita perpaduan energi baru terbarukan (EBT). Energi panas bumi dengan cadangan yang tinggi memiliki banyak keunggulan dibandingkan jenis energi terbarukan lainnya.
Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Senin (13/6/) mengatakan ”Energi panas bumi bisa menjadi beban utama karena tidak terputus-putus. Kita juga punya cadangan panas bumi yang besar sekitar 23,7 gigawatt, Ada.” ujarnya. 2022).
Komaidi mengatakan tidak berlebihan untuk mengembangkan energi primer dari energi fosil menjadi EBT dengan memprioritaskan energi panas bumi. Energi panas bumi dengan sumber daya yang signifikan harus menjadi potensi untuk mendapat perhatian lebih.
“Penggunaan saat ini masih jauh dari cadangan terbukti,” katanya.
Menurut Rencana Aksi Konservasi Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN) 2021-2030, kapasitas panas bumi Indonesia adalah 23.965 GW.
Potensi terbesar terletak di Pulau Sumatera sebesar 9.679 gigawatt. Meski memiliki potensi terbesar, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Sumatera hanya 562 MW atau 5,8% dari total potensi. Artinya masih ada sekitar 94% potensi untuk digarap.
Sedangkan potensi panas bumi di Pulau Jawa sebesar 8.107 GW. PLTP yang baru terpasang itu berkapasitas 1.254 MW atau 15,5% dari potensinya. Sedangkan Sulawesi memiliki potensi panas bumi sebesar 3.068 GW. Namun, PLTP yang terpasang baru 120 MW atau 3,9% dari potensinya.
Sementara potensi panas bumi Nusa Tenggara adalah 1.363 GW dan kapasitas terpasang 12,5 MW. Sedangkan Maluku memiliki potensi 1.156 GW, Bali 335 MW, Kalimantan 182 MW dan Papua 75 MW. Keempat pulau tersebut tidak memiliki kemampuan PLTP yang kompleks.
Pada RUPTL PLN 2021-2030, pembangkit EBT akan mencapai lebih dari 20,9 GW pada 51% dari 19,7 GW kapasitas fosil (termal). Dari 20,9 GW tersebut, 10,4 GW adalah pembangkit listrik tenaga air dan 3,4 GW adalah panas bumi. “Saya kira ada kemungkinan untuk meningkatkan target (panas bumi),” katanya.
Ekonom energi Universitas Trisakti mengatakan energi panas bumi memiliki cadangan yang melimpah, namun sulit untuk dimonetisasi.
Menurut dia, kunci utama pengembangan semua jenis EBT, termasuk panas bumi, adalah PLN. Karena BUMN merupakan pembeli tunggal atau monopoli pembelian di bidang ketenagalistrikan. Jika PLN tidak mau membelinya karena berbagai alasan, pengembang EBT tidak punya opsi atau opsi lain untuk menjualnya.
Komaidi mengatakan, “Ini untuk menyiapkan ruang bagi pengembang untuk menjual listrik selain PLN.
Wiluyo Kusdwiharto, Direktur Megaproyek EBT PLN, menjelaskan pembangunan pembangkit EBT merupakan tantangan besar bagi PLN. Ini karena situasi kelebihan pasokan yang dihadapi PLN. Bekerja sama dengan pemangku kepentingan dan pihak, dia optimistis permintaan akan meningkat di masa mendatang. Juga, saat ini, permintaan mulai meningkat sebesar 8%.
Saat menjadi pakar di acara METI Talk, rangkaian kegiatan peluncuran, beliau mengatakan, “Sesuai ekspektasi kami, akan tumbuh cukup pesat untuk memacu pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan di masa depan.” Baru-baru ini, konferensi dan pameran EBTKE 2022 Indonesia ke-11.
Menurut Iloilo, energi panas bumi merupakan prioritas kedua untuk dikembangkan setelah PLTA. Dia melihat biaya sebagai tantangan paling mendesak untuk pengembangan panas bumi. Untuk mewujudkan tujuan RUPTL, PLN tidak bisa sendiri dan harus bekerja sama dengan pihak lain.
“Energi terbarukan bisa tumbuh 28 GW pada tahun 2030. Kami mengalokasikan 3,4 GW untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangunan pembangkit listrik akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi pada tahun 2060. Kami percaya bahwa sektor swasta akan membangun pembangkit listrik energi terbarukan. Buka pintu untuk melakukan dia.”
Herman Darnel Ibrahim, mantan Direktur Transmisi dan Distribusi PLN (2003-2008), adalah direktur teknologi, regulasi, koordinasi dan pembiayaan. Solusi untuk masalah pengembangan panas bumi tidak dapat bergantung pada satu perusahaan.
“Potensi panas bumi yang sangat besar tidak akan ada gunanya jika tidak dicairkan,” katanya.
Menurutnya, Indonesia harus terus memajukan ilmu dan teknologi panas bumi, dan tidak cukup berbangga karena memiliki 40% potensi dunia. Aspek regulasi pengembangan panas bumi juga harus didukung.
Herman, yang juga anggota Dewan Energi Nasional, mengatakan kepada orang dalam industri: “Kumpulkan semua peraturan, termasuk Daerah Pusat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan. Ubah semuanya untuk mempromosikan pengembangan panas bumi. Silakan lakukan.” katanya.
